Rasindo group.com – Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) temui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn.) TNI Dr. Moeldoko di Ruang Rapat Utama lantai 2 Gedung Binagraha Istana Merdeka pada Selasa (10/5/2022). Dalam pertemuan tersebut, KSP Moeldoko merasa senang dengan kehadiran MAKN dan mengajak MAKN untuk terus ikut serta bersama pemerintah menjaga keutuhan NKRI dan mewaspadai radikalisme serta intoleransi.
Sementara dari perwakilan MAKN hadir lima orang pada pertemuan tersebut. Dari unsur Dewan Kerajaan (DK), hadir DK-02 PYM SPDB Drs. Pangeran Edwards Syah Pernong,S.H. Sultan Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak Kepaksian Pernong Lampung dan DK-37 PYM Vicoas Amalo Raja Nusak Termanu Rote, NTT. Sementara dari unsur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hadir DPP-01 Ketua Umum MAKN YM Dr. KPH Eddy Wirabhumi, SH., MM dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat Solo, DPP-02 Sekjen MAKN YM Dra. Hj. R.Ay Yani WSS Kuswodidjoyo Pengageng Kesultanan Sumenep, dan Ketua Bakum MAKN YM Dr. Kemas Herman, Sh., MH., M. Si., CLA. Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam.
Staf Presiden (KSP) menyampaikan “Kita semua harus ikut terlibat dalam menjaga NKRI ini. Setidaknya kita semua bisa membangun kewaspadaan, keperdulian terhadap masyarakat, karena ancaman intoleransi danradikalisme memang ada,” ujar Jenderal (Purn.) TNI Dr. Moeldoko
Dr. Moeldoko merasa optimis MAKN mampu menjadi wadah untuk menjaga dan membangun karakter dan budaya bangsa Indonesia. “local wisdom masih menjadi arah untuk membangun karakter yang kuat.” ungkapnya.
Mengingat banyaknya organisasi-organisasi dan LSM yang mengaku-ngaku organisasi kerajaan dan semacamnya yang tak lagi murni, maka dalam pertemuan tersebut DK-02 PYM SPDB Drs. Pangeran Edwards Syah Pernong, SH. Sultan Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak Kepaksian Pernong Lampung menyampaikan terkait sejarah dan perjalanan organisasi perkumpulan kerajaan-kerajaan termasuk pengatasnamaan dan lainnya dalam perjalanannya hingga akhirnya lahir MAKN yang dimurnikan dengan persyaratan-persyaratan sebagai anggota dan Dewan Kerajaan MAKN seperti yang juga disampaikan oleh Sekjen MAKN YM Dra. Hj. R.Ay Yani WSS Kuswodidjoyo Pengageng Kesultanan Sumenep sebelumnya.
Dari Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) menyampaikan beberapa hal terkait posisi MAKN dengan 56 kerajaan sah yang bergabung di dalamnya dan lima janji Presiden RI kepada MAKN yakni revitalisasi keraton atau istana kerajaan (4-5 kerajaan tiap tahunnya), penyelesaian terkait hak ulayat adat, penyesuaian asset-aset kerajaan yang dipakai pemerintah, kemitraan kerajaan dengan kementerian, dan kemitraan kerajaan dengan forkopimda.
Dalam pertemuan tersebut, MAKN juga berharap agar Kepala KSP Moeldoko juga ikut mengawal janji-janji Presiden RI Ir. H. Joko Widodo kepada Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN). Di antara janji tersebut terkait soal revitalisasi keraton/istana kerajaan yang tidak lagi parsial dan penyelesaian atas tanah-tanah adat ulayat yang berada di bawah wilayah kerajaan.
“Karena beberapa dari yang dijanjikan Presiden masih belum direalisasikan, maka MAKN hadir di sini.” Sambung YM Dr. KPH Eddy Wirabhumi.
KSP Moeldoko menyampaikan bahwa beliau akan menindaklanjuti terkait janji Presiden RI kepada MAKN ke Kementerian terkait. KSP Moeldoko ditemani beberapa staf KSP dalam pertemuan dengan MAKN. Lebih lanjut Ketua Umum MAKN YM Dr. KPH Eddy Wirabhumi mengatakan bahwa Majelis Adat Kerajaan Nusantara mempunyai komitmen menjunjung tinggi kebhinnekaan sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan NKRI. “Kami (MAKN) sangat berkomitmen soal keutuhan NKRI. Kami tidak akan ikut politik praktis, tapi kami ikut pada politik pemerintahan (kebangsaan),” Tandas Ketua Umum MAKN tersebut.
Editor: Dedy TA
